Pandangan Jogja Sowan ke Kedaulatan Rakyat, Media Pers Tertua di RI yang Masih Eksis
Sebuah halaman koran tua bertanggal 27 September 1945 terpajang di salah satu sudut kantor Harian Kedaulatan Rakyat (Kedaulatan Rakyat). Kertasnya telah menguning dimakan usia, tetapi judul yang tercetak di halaman pertama masih terbaca jelas: “Kekoeasaan Pemerintah Daerah Djogdjakarta” dan “Indonesia Merdeka adalah Tjiptaan Bangsa Indonesia sendiri!”
Edisi tersebut merupakan terbitan perdana Kedaulatan Rakyat, yang lahir 40 hari setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Jejak sejarah itu menjadi salah satu hal yang dipelajari tim Pandangan Jogja saat berkunjung ke kantor Kedaulatan Rakyat di Jalan Margo Utomo, Yogyakarta, Senin (14/9).
Kunjungan dimulai sekitar pukul 10.00 WIB. Tim Pandangan Jogja disambut Pemimpin Redaksi Kedaulatan Rakyat Octo Lampito dan Redaktur Pelaksana Primaswolo Sudjono. CEO Pandangan Jogja Eko Sugiarto Putro turut mendampingi tim dalam kunjungan tersebut.
Pertemuan berlangsung melalui diskusi mengenai perjalanan Kedaulatan Rakyat, mulai dari masa awal kelahirannya, dinamika pers pada masa perjuangan dan perubahan politik, hingga cara media mempertahankan prinsip jurnalistik di tengah perkembangan teknologi.
Dari Sedyatama dan Sinar Matahari hingga Kedaulatan Rakyat
Perjalanan Kedaulatan Rakyat, kata Octo, tidak dapat dilepaskan dari keberadaan surat kabar Sedyatama dan Sinar Matahari.
Sedyatama merupakan surat kabar berbahasa Jawa yang kemudian diambil alih pada masa pendudukan Jepang dan berganti menjadi Sinar Matahari. Dalam perkembangannya, surat kabar tersebut digunakan sebagai media propaganda Jepang.
Kondisi itu kemudian memunculkan kegelisahan di kalangan pekerja pers Indonesia. Menurut Octo, mereka tidak tahan dengan pemberitaan yang terus berpihak kepada Jepang.
“Akhirnya nggak tahan lagi, beritanya cuma pro-Jepang terus,” ujar Octo saat menceritakan proses lahirnya Kedaulatan Rakyat.
Para jurnalis Indonesia yang sebelumnya bekerja dalam lingkungan Sinar Matahari kemudian mengambil alih percetakan tersebut dan berusaha menerbitkan surat kabar baru. Di antara tokoh yang terlibat dalam proses awal tersebut adalah Samawi, Soemantoro, dan Bramono. Dalam perkembangan berikutnya, Samawi juga mengajak Madikin Wonohito bergabung dalam Kedaulatan Rakyat.
Pada 26 September 1945, nama surat kabar baru tersebut dibicarakan bersama Soedarisman Poerwokoesoemo. Nama Kedaulatan Rakyat kemudian dipilih, dan sehari setelahnya, 27 September 1945, Kedaulatan Rakyat menerbitkan edisi pertamanya.
Menurut Octo, edisi perdana tersebut dicetak sebanyak 1.000 eksemplar.
“Cetak pertama itu Kedaulatan Rakyat cetak seribu,” ujar Octo.
Di halaman perdana yang diperlihatkan kepada tim Pandangan Jogja, sikap koran tersebut terhadap kemerdekaan Indonesia juga terlihat jelas. Selain berita mengenai pemerintahan daerah Yogyakarta, tercantum judul “Indonesia Merdeka adalah Tjiptaan Bangsa Indonesia sendiri!”
Octo menjelaskan, pemberitaan tersebut berkaitan dengan wawancara Kedaulatan Rakyat bersama Soekarno mengenai kemerdekaan Indonesia. Sejak awal, Kedaulatan Rakyat tidak sekadar hadir sebagai penerbit berita, tetapi tumbuh dalam situasi ketika pers berada sangat dekat dengan perjuangan bangsa.
Ketika Koran Ikut Berada di Tengah Perjuangan
Perjalanan Kedaulatan Rakyat kemudian berjalan beriringan dengan berbagai peristiwa pada masa revolusi. Octo menceritakan bagaimana koran tersebut tidak hanya memberitakan perjuangan, tetapi pada situasi tertentu ikut terdampak langsung oleh perang.
Salah satu cerita yang disampaikan adalah ketika Kedaulatan Rakyat tidak terbit selama sekitar satu pekan karena para pekerjanya ikut berjuang. Dalam pemberitahuan kepada pembaca, redaksi meminta maaf karena tidak dapat menerbitkan koran selama mereka ikut berperang.
“Mohon maaf kami tidak terbit seminggu karena kami ikut berperang,” kata Octo, mengutip pemberitahuan redaksi pada masa tersebut.
Meski berada dalam situasi perang, Kedaulatan Rakyat tetap berupaya merekam berbagai peristiwa penting. Octo menyebut Konferensi Meja Bundar dan pertemuan Indonesia-Belanda di Kaliurang sebagai beberapa peristiwa yang turut diberitakan.
Ia juga menceritakan kisah Jenderal Soedirman yang pernah berpidato di Alun-Alun Utara Yogyakarta. Pidato tersebut diliput dan menjadi bagian dari pemberitaan Kedaulatan Rakyat.
Salah satu kalimat Soedirman yang disebut Octo masih tersimpan dalam arsip Kedaulatan Rakyat muncul ketika dirinya ditawari menjadi menteri.
“Saya adalah elang yang tidak suka diam di tempat,” ujar Octo, mengutip pernyataan tersebut.
Jejak perjuangan juga tidak hanya tersimpan dalam lembaran koran. Mesin-mesin percetakan yang pernah digunakan Kedaulatan Rakyat menjadi bagian dari perjalanan sejarah media tersebut. Dalam kunjungan itu, tim Pandangan Jogja juga mendapat cerita mengenai bagaimana percetakan Kedaulatan Rakyat pernah digunakan untuk mendukung kebutuhan perjuangan.
“Kudeta” dan Keberanian Redaksi di Tengah Gejolak Politik
Cerita mengenai keberanian redaksi kembali muncul ketika Octo membawa pembahasan pada situasi politik 1965.
Menurutnya, ketika situasi politik memanas setelah peristiwa 30 September, Kedaulatan Rakyat mengambil sikap tegas dalam pemberitaannya. Pada 1 Oktober 1965, Kedaulatan Rakyat menggunakan headline “Kudeta”.
“Headlinenya itu adalah Kudeta. Itu udah berani,” kata Octo.
Keberanian tersebut, menurut Octo, juga membawa konsekuensi bagi orang-orang di balik pemberitaan Kedaulatan Rakyat. Ia menceritakan Samawi dan Wonohito sempat tidak berani pulang karena mendapat ancaman dari kelompok politik saat itu.
Octo juga kembali menyinggung sikap Kedaulatan Rakyat dalam pemberitaan mengenai kemerdekaan Indonesia. Ketika muncul anggapan bahwa kemerdekaan Indonesia merupakan pemberian Jepang, Kedaulatan Rakyat justru memuat pandangan sebaliknya.
“Kedaulatan Rakyat memuat tidak. Kemerdekaan itu bukan pemberian Jepang,” ujarnya.
Cerita tersebut menjadi salah satu gambaran bagaimana posisi redaksi tidak selalu mudah ketika media harus mengambil sikap di tengah situasi politik yang berubah.
Dari Harga Kertas hingga Iklan di Halaman Koran
Perjalanan Kedaulatan Rakyat yang dibagikan kepada tim Pandangan Jogja tidak hanya berkaitan dengan politik dan perjuangan. Ada pula cerita tentang bagaimana sebuah surat kabar harus bertahan secara ekonomi.
Octo menceritakan, ketika harga kertas naik, Kedaulatan Rakyat harus mencari iklan agar penerbitan tetap berjalan.
Jejaknya terlihat dari arsip-arsip lama yang diperlihatkan dalam kunjungan. Salah satunya berupa halaman Kedaulatan Rakyat bertanggal 2 Januari 1951 yang memuat sejumlah iklan, termasuk iklan Bank Negara Indonesia (BNI).
Arsip tersebut menjadi salah satu gambaran bahwa ruang iklan telah menjadi bagian dari halaman Kedaulatan Rakyat pada masa awal perjalanannya.
Dari persoalan kertas dan iklan, pembicaraan kemudian bergerak pada tantangan yang dihadapi media saat ini ialah perubahan teknologi.
Dari Mesin Cetak hingga Layar Ponsel
Delapan dekade setelah lahir melalui lembaran koran dan mesin cetak, cara pembaca memperoleh berita telah berubah. Informasi kini dapat diakses melalui telepon genggam dan berbagai platform digital.
Kedaulatan Rakyat pun beradaptasi dengan mengembangkan Kedaulatan Rakyatjogja.com, media sosial, serta konten multimedia untuk menjangkau pembaca di tengah perubahan perilaku konsumsi informasi.
Namun, bagi Octo, perubahan medium tidak seharusnya membuat media kehilangan prinsip jurnalistik.
“Orang membaca boleh lewat handphone, lewat apa pun, lewat layar. Tetapi marwah jurnalistik tetap harus dipertahankan di manapun, kapan pun,” kata Octo.
Pernyataan tersebut menjadi salah satu pesan yang menonjol dalam pertemuan Pandangan Jogja dengan Kedaulatan Rakyat. Teknologi dapat mengubah cara berita diproduksi dan dikonsumsi, tetapi prinsip jurnalistik tetap menjadi pijakan yang harus dipertahankan.
Dalam pertemuan itu, Octo juga membagikan pengalamannya bertemu Bill Kovach, penulis The Elements of Journalism, ketika berada di Amerika Serikat. Cerita tersebut turut membuka pembahasan mengenai prinsip jurnalistik yang tetap relevan meski medium pemberitaan terus berubah.
Menimba Pelajaran dari Ruang Redaksi Kedaulatan Rakyat
Kunjungan Pandangan Jogja ke Kedaulatan Rakyat tidak berhenti pada sesi diskusi. Tim juga diajak melihat langsung lingkungan kerja dan berbagai jejak perjalanan Kedaulatan Rakyat yang tersimpan di kantor tersebut.
Bagi Pandangan Jogja, kunjungan tersebut menjadi kesempatan untuk melihat bagaimana sebuah media dapat melewati perubahan zaman tanpa melepaskan prinsip yang dibangun sejak awal.
Perjalanan Kedaulatan Rakyat menunjukkan bahwa tantangan media ternyata terus berubah. Pada masa awal, persoalannya adalah bagaimana menerbitkan berita di tengah revolusi, perang, dan tekanan politik. Hari ini, tantangannya bergeser pada perubahan teknologi, pola konsumsi informasi, dan cara menjangkau pembaca.
Namun, ada satu hal yang menurut Pandangan Jogja tetap relevan dari perjalanan tersebut, marwah jurnalistik tidak boleh ikut berubah hanya karena zaman berubah.
Kunjungan kemudian ditutup dengan sesi dokumentasi bersama jajaran Kedaulatan Rakyat dan tim Pandangan Jogja. Sebagai penanda pertemuan, dilakukan pula penyerahan vandel sebagai kenang-kenangan antara kedua media.
Menjelang usia ke-81 pada 27 September 2026, perjalanan Kedaulatan Rakyat menjadi lebih dari sekadar catatan panjang sebuah surat kabar. Bagi Pandangan Jogja, perjalanan tersebut menjadi ruang belajar untuk melihat bagaimana media dapat terus bergerak, beradaptasi, dan tetap menjaga alasan mengapa ia hadir untuk publik.
Dari lembaran koran hingga layar ponsel, mediumnya boleh berganti. Tetapi kerja jurnalistik tetap memiliki satu pekerjaan yang sama, yaitu menjaga informasi tetap bernilai dan dapat dipercaya.
Penulis: Hanik Maria Ulva
