Pedoman Media Siber

Media Siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.

Pandangan Jogja sebagai media siber tunduk sepenuhnya pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik yang ditetapkan oleh Dewan Pers.

Pedoman ini secara spesifik mengatur hal-hal baru terkait dengan pemberitaan di media siber yang belum diatur secara spesifik dalam ketentuan yang ada.

Pada prinsipnya setiap berita wajib melalui proses verifikasi yang saksama sebelum dipublikasikan.

Berita yang berpotensi merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama demi memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan (cover both sides).

Setelah memuat berita butir (c), redaksi wajib terus melakukan verifikasi. Hasil pemutakhiran (update) dicantumkan pada berita pembaruan dengan menautkan tautan berita sebelumnya.

Pandangan Jogja mencantumkan syarat dan ketentuan Isi Buatan Pengguna yang selaras dengan UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik secara terbuka dan mudah diakses.

Setiap pengguna wajib mendaftar dan melakukan otentikasi (log-in) terlebih dahulu sebelum dapat mempublikasikan bentuk Isi Buatan Pengguna (komentar, opini warga, dll).

Pengguna wajib menyetujui secara tertulis bahwa isi yang dikirim tidak memuat unsur bohong, fitnah, sadis, cabul, atau kebencian berbasis SARA.

Redaksi berhak mengedit, menyunting, atau mencabut Isi Buatan Pengguna yang melanggar ketentuan hukum atau etika.

Redaksi menyediakan mekanisme pelaporan dan pengaduan pelanggaran Isi Buatan Pengguna yang ditindaklanjuti selambat-lambatnya 2 x 24 jam sejak laporan diterima.

Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.

Ralat, koreksi, maupun hak jawab wajib ditautkan secara langsung pada berita yang diralat atau diberi hak jawab.

Setiap pemuatan ralat atau hak jawab wajib mencantumkan waktu pemuatan secara spesifik dan transparan.

Bila berita dikutip oleh media siber lain, tanggung jawab koreksi ada pada media yang pertama kali mempublikasikan, dan media penerus wajib melakukan koreksi serupa.

Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena intervensi atau sensor dari pihak luar redaksi, kecuali terkait persoalan SARA, kesusilaan, perlindungan masa depan anak, pemulihan trauma korban, atau pertimbangan luar biasa lain sesuai Kode Etik Jurnalistik.

Setiap pencabutan berita wajib disertai penjelasan alasan pencabutan yang diumumkan secara terbuka kepada publik.

Pandangan Jogja membedakan secara tegas dan jelas antara produk berita (karya jurnalistik) dan konten periklanan.

Setiap artikel atau publikasi yang bersifat komersial, berbayar, atau disponsori wajib mencantumkan label yang terang, seperti 'Advertorial', 'Iklan', atau 'Sponsored'.

Pandangan Jogja wajib dan senantiasa menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku.

Pemanfaatan materi pihak ketiga (foto, kutipan, video) dilakukan dengan mencantumkan atribusi sumber asli secara jelas dan sah.

Pandangan Jogja mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di media secara terang, mudah ditemukan, dan dapat diakses publik setiap saat.

Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan sepenuhnya oleh Dewan Pers.

Masyarakat atau pihak yang merasa dirugikan oleh karya jurnalistik Pandangan Jogja dapat menyampaikan pengaduan langsung ke redaksi kami maupun melalui mekanisme resmi Dewan Pers.