Skip to content

KADIN DIY Sikapi Demo 10 November: Hormati Aspirasi, Tolak Kekerasan

Penulis
2 min read
Copied!
KADIN DIY Sikapi Demo 10 November: Hormati Aspirasi, Tolak Kekerasan
Massa aksi mahasiswa dan masyarakat sipil menggelar unjuk rasa di kawasan Titik Nol Kilometer Yogyakarta, Selasa (10/11). Foto: Gigih Imanadi Darma/ Pandangan Jogja.

Kamar Dagang dan Industri Daerah Istimewa Yogyakarta (KADIN DIY) menegaskan penghormatan terhadap hak masyarakat menyampaikan aspirasi sekaligus menolak segala bentuk kekerasan. Sikap tersebut disampaikan untuk merespons rangkaian aksi unjuk rasa di Yogyakarta pada Selasa (10/11/2026) beserta peristiwa yang mengikutinya.

Dalam pernyataan tertanggal 12 November 2026, KADIN DIY menilai aspirasi mahasiswa dan masyarakat sipil merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi serta kontrol sosial terhadap pemerintah. Penyampaian kritik dan tuntutan terhadap kebijakan pemerintah harus mendapat ruang.

KADIN DIY mengapresiasi mahasiswa dan elemen masyarakat yang menyampaikan aspirasi secara tertib dan damai. Apresiasi juga diberikan atas langkah Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X yang, menurut pernyataan tersebut, menemui dan mendengarkan langsung aspirasi masyarakat.

Massa aksi membentangkan spanduk bertuliskan Vox Populi Vox Dei di tengah pengamanan aparat kepolisian di Titik Nol Kilometer Yogyakarta
Massa aksi mahasiswa dan masyarakat sipil menggelar unjuk rasa di kawasan Titik Nol Kilometer Yogyakarta, Selasa (10/11). Foto: Gigih Imanadi Darma/ Pandangan Jogja.

“Dialog, keterbukaan, dan kesediaan untuk saling mendengarkan merupakan modal penting dalam menjaga keharmonisan kehidupan demokrasi di Yogyakarta,” demikian pernyataan KADIN DIY.

Di sisi lain, KADIN DIY menolak tindakan kekerasan, perusakan fasilitas umum, pembakaran, maupun tindakan yang membahayakan keselamatan masyarakat. KADIN DIY juga menyayangkan eskalasi konflik dan bentrokan yang disebut berkembang pada malam hingga dini hari.

KADIN DIY mendorong setiap dugaan pelanggaran hukum, baik oleh individu atau kelompok masyarakat maupun aparat keamanan, ditangani secara objektif, transparan, dan profesional. Penggunaan kewenangan serta kekuatan oleh aparat diminta tetap mengedepankan proporsionalitas, perlindungan hak asasi manusia, dan keselamatan masyarakat.

Sudut pandang tinggi suasana unjuk rasa di Titik Nol Kilometer Yogyakarta yang dikawal barisan personel kepolisian
Massa aksi mahasiswa dan masyarakat sipil menggelar unjuk rasa di kawasan Titik Nol Kilometer Yogyakarta, Selasa (10/11). Foto: Gigih Imanadi Darma/ Pandangan Jogja.

“Setiap dugaan tindakan kekerasan dan pelanggaran prosedur perlu diusut secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan,” demikian bunyi pernyataan tersebut.

Dalam kaitannya dengan ekonomi, KADIN DIY mengingatkan bahwa konflik dan kekerasan berkepanjangan berpotensi mengganggu aktivitas ekonomi, menurunkan kepercayaan investor, serta berdampak terhadap keberlangsungan usaha dan lapangan kerja. Sektor pendidikan, pariwisata, industri manufaktur, industri kreatif, UMKM, perdagangan, dan jasa disebut menjadi penopang penghidupan masyarakat DIY.

KADIN DIY mengajak pemerintah, DPRD, aparat keamanan, mahasiswa, organisasi masyarakat, serta pelaku usaha mengedepankan komunikasi dan dialog. Kritik serta aspirasi masyarakat diharapkan menjadi masukan bagi perbaikan kebijakan dan tata kelola pemerintahan.

Suasana peliputan rangkaian aksi unjuk rasa mahasiswa dan elemen masyarakat di kawasan Titik Nol Kilometer Yogyakarta, Selasa (10/11). Foto: Gigih Imanadi Darma/ Pandangan Jogja.

“KADIN DIY percaya bahwa demokrasi yang sehat dan perekonomian yang kuat bukanlah dua hal yang saling bertentangan, melainkan harus berjalan beriringan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.”

Pernyataan sikap tersebut ditandatangani Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang I KADIN DIY Robby Kusumaharta, Bidang II Gunarta Adibrata, Bidang III Hermawan Ardiyanto, dan Bidang IV George Iwan Marantika.

Tim Editor
Writer: Pandangan Jogja
Reporter: Gigih Imanadi Darma
Editor: Widi RH Pradana