
Realita Pekerja Film di Jogja: Kerja 30 Jam, Tanpa BPJS
Di balik ramainya produksi film di Yogyakarta, para pekerja masih menghadapi berbagai persoalan, mulai dari jam kerja yang panjang, perlindungan kerja yang belum merata, hingga belum adanya standar yang mengikat seluruh pelaku industri.
Isu-isu ini menjadi salah satu alasan dibahasnya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Perfilman oleh DPRD DIY sebagai pelengkap UU Perfilman Nomor 33 Tahun 2009.
Sutradara film Tilik, Wahyu Agung Prasetyo, mengungkapkan jam kerja yang tidak manusiawi pernah berujung kecelakaan terhadap rekannya usai syuting.
“Karena dia sistem kerjanya tidak manusiawi, harus schedule pagi. Akhirnya mobilnya lompat masuk ke sawah, karena sopirnya ngantuk. Gara-gara enggak punya jam tidur yang cukup juga,” ujarnya.
Sutradara Sidharta Tata juga mengatakan jam kerja ekstrem masih kerap terjadi di industri film. Menurutnya, kondisi tersebut membuat pekerja film Jogja sering dipandang sebagai tenaga kerja murah meski memiliki kualitas yang tidak kalah dengan daerah lain.
“Kadang ada yang gila, 24 jam kerja, 30 jam kerja gitu, dan itu masih sering terjadi. Kita itu menjadi prioritas karena efek murahnya. Padahal kalau kita bicara soal kemampuan, SDM Jogja juga enggak kalah sama SDM dari pusat, dari Jakarta,” ujar sutradara Sidharta Tata kepada Pandangan Jogja.
Selain persoalan jam kerja, perlindungan terhadap kru film juga dinilai belum memadai. Heni dari Jogja Film Konsortium menyebut kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan selama proses produksi baru diterapkan oleh sebagian rumah produksi sehingga belum menjadi standar bagi seluruh pekerja film di Yogyakarta.
“Ada sih beberapa PH itu sudah mulai mengurus BPJS selama syuting. Jadi kalau misalnya ada kecelakaan kerja, ada tanggungannya. Tapi itu belum merata, dan itu makanya pentingnya regulasi,” kata Heni, filmmaker Jogja saat ditemui Pandangan Jogja.
Melalui Raperda Pengelolaan Perfilman, pelaku industri berharap hadir standar kontrak dan upah kerja, perlindungan keselamatan kru, hingga insentif yang dapat memperkuat ekosistem perfilman di Yogyakarta.
Aset:
Video: Pandangan Jogja, Istimewa
Artikel: Pandangan Jogja