Di Forum CALD, Andi Widjajanto Ungkap Approval Rating Prabowo Anjlok ke 28 Persen
Tingkat kepuasan terhadap Presiden Prabowo Subianto disebut turun dari lebih dari 80 persen pada Oktober 2024 hingga Agustus 2025 menjadi 28 persen pada Juli-Agustus 2026. Angka tersebut disampaikan Kepala Badan Riset PDI Perjuangan sekaligus Senior Advisor LAB 45, Andi Widjajanto, dalam CALD Conference 2026 di Hotel Royal Ambarrukmo, Yogyakarta, Jumat (4/9/2026).
Dalam sesi tanya jawab yang dimoderatori Strategic Advisor Viet Tan Vietnam, Trinity Pham, Andi menyebut penurunan tersebut sebagai anomali dalam dinamika politik pemerintahan Prabowo. Ia mengatakan angka kepuasan yang sebelumnya berada di atas 80 persen mengalami penurunan tajam dalam dua tahun pertama masa pemerintahan.
Menurut Andi, penurunan kepuasan publik tersebut berkaitan dengan penolakan terhadap sejumlah program prioritas pemerintah. Ia menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih sebagai beberapa kebijakan yang mendapat penolakan publik.
Selain membahas tingkat kepuasan publik, Andi menyoroti kemunduran demokrasi (democratic backsliding) di Indonesia. Menurutnya, pelemahan demokrasi di Indonesia berlangsung melalui instrumen hukum formal, bukan perebutan kekuasaan secara paksa.
Andi menyebut pola tersebut sebagai autocratic legalism. Ia mencontohkan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2019, putusan Mahkamah Konstitusi terkait pencalonan pada 2023, serta revisi Undang-Undang TNI pada 2025.
“Tidak ada kekuasaan yang direbut secara paksa, everything was legalized. Hukum tidak lagi menjadi pembatas, melainkan alat kekuasaan,” kata Andi dalam Session I: Anatomy of Democratic Backsliding in Southeast Asia.
Menurut Andi, kondisi tersebut membuat mekanisme formal demokrasi tetap berjalan, seperti pemilu yang digelar tepat waktu dan partisipasi warga yang tetap tinggi. Namun, instrumen hukum dinilai dapat digunakan untuk memperkuat kekuasaan.
Andi juga menyoroti rendahnya rasio pajak Indonesia yang disebut berada di sekitar 10 persen dari produk domestik bruto (PDB). Kondisi tersebut, menurutnya, berkaitan dengan kemampuan pemerintah dalam merespons tuntutan masyarakat.
Di tengah kondisi tersebut, Andi melihat pasar global dan ruang digital sebagai dua kekuatan yang dapat memengaruhi ketahanan demokrasi Indonesia. Ia menyoroti perubahan kepercayaan investor terhadap proses pengambilan keputusan ekonomi pemerintah yang dapat berdampak pada arus modal ke negara lain.
Sementara di ruang digital, Andi melihat maraknya satire politik, meme, dan penggunaan kecerdasan buatan (AI) sebagai bentuk ekspresi masyarakat sipil. Fenomena tersebut disebutnya sebagai “swasembada meme” yang menunjukkan adanya perlawanan publik melalui ruang digital.
Andi kemudian menilai perempuan dan generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan demokrasi.
“Demokrasi tidak bisa diselamatkan dari luar. Sumber kekuatan utama untuk mengkonsolidasikan resiliensi demokrasi kita dari dalam terletak pada dua kelompok utama, yakni perempuan dan generasi muda atau youth,” ujar Andi.
CALD Conference 2026 juga menghadirkan perwakilan partai politik dari sejumlah negara Asia Tenggara. Presiden Liberal Party Filipina Lorenzo “Erin” Tañada membahas lemahnya fungsi pengawasan parlemen di Filipina, sementara perwakilan Democrat Party Thailand, Isra Sunthornvut, menyoroti ancaman terhadap partai-partai demokratis melalui keputusan lembaga peradilan.
