KID DIY: 30 Persen Badan Publik di DIY Tak Merespons Permintaan Informasi

Komisi Informasi Daerah (KID) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mencatat masih ada sekitar 30 persen badan publik yang tidak memberikan respons terhadap permintaan informasi dari masyarakat. Temuan ini berasal dari uji akses yang dilakukan secara acak oleh relawan KID DIY.

Ketua KID DIY, Erniati, menyampaikan bahwa badan publik yang diuji mencakup OPD se-DIY, BUMD, instansi vertikal, lembaga yudikatif, hingga kalurahan.

“Jadi kalau untuk responsnya itu masih beragam, ada yang memang tidak memberikan respons awal sama sekali, tapi itu masih variatif, yang tidak memberikan respons awal maupun yang tidak memberikan informasi yang diminta,” kata Erniati ditemui Pandangan Jogja usai Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik di Kompleks Kantor Gubernur DIY, Kamis (27/11).

“Badan Publik belum memiliki kepedulian yang tinggi terhadap adanya permintaan informasi publik,” tambahnya.

Temuan KID DIY terkait keterbukaan informasi publik di DIY. Foto: Dok. Pemda DIY

Erni menjelaskan bahwa banyak permohonan informasi dalam uji akses tidak mendapat jawaban sama sekali, sehingga memengaruhi penilaian akhir badan publik dalam monitoring dan evaluasi.

“Ada banyak juga karena memang jatuhnya di uji akses, pada saat tim melakukan random, melakukan permohonan informasi dari ratusan relawan yang membantu KID, banyak yang tidak menjawab permohonan informasi yang diminta, sehingga itu membuat nilainya jatuh,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa rendahnya kepedulian tidak hanya ditemukan pada badan publik yang berstatus tidak informatif. Beberapa badan publik yang berstatus informatif pun tetap menunjukkan variasi kepedulian.

“Jadi memang bukan berarti badan publik yang informatif itu juga punya tingkat kepedulian yang tinggi itu karena variatif,” katanya.

KID DIY meminta seluruh badan publik meningkatkan kualitas layanan informasi, khususnya terkait kecepatan merespons dan ketepatan penyampaian dokumen publik yang diminta masyarakat.

“Kalau ini memang masih kurang dari 50 persen, jadi memang tidak mendominasi, tapi itu juga yang kami dorong ke badan publik agar tingkat kepeduliannya lebih tinggi. Masih 30 persen,” ujar Erni.

Reporter: Resti Damayanti

Editor: Widi RH Pradana