Pekan lalu, pembagian dua lembar masker gratis dari pemerintah Jepang kepada warganya baru saja sampai ke rumah warga. Meski hal ini sudah lama diumumkan, yakni pertengahan April, tapi mayoritas warga baru menerimanya pada pekan lalu, sekitar 14 Mei.
Tapi meski masker bantuan baru datang bukan warga Jepang tidak memakai masker sebelum bantuan datang. Masker bantuan ini lebih banyak sebagai simbol saja bahwa semua jajaran pemerintah pasti berusaha melindungi rakyatnya dari virus yang menyebar. Maka lambatnya kedatangan masker tidak bisa dijadikan ukuran bahwa pemerintah lamban dalam bekerja sebab warga pun harus bertanggungjawab atas dirinya sendiri, keluarga, dan masyarakat sekitar dengan menggunakan masker tanpa menunggu bantuan.
Namun, memang, orang yang bekerja di pemerintahan memiliki tanggung jawab lebih. Kalau rakyat diminta untuk menahan diri tidak keluar rumah bila tidak perlu sekali, para pejabat negara harus juga memberi contoh yang baik. Malah bukan sebaliknya, pejabat justru menggunakan jabatannya untuk seenaknya sendiri bepergian, apalagi untuk mudik.
Kamis (21/5) kemarin, seorang Kepala Kejaksaan Negara Jepang, Hiromu KuroKawa mengundurkan diri dari jabatannya setelah mendapat peringatan keras dari Kementerian Kehakiman karena kedapatan main judi mahjong bersama beberapa wartawan yang berarti melanggar jarak aman sosial selama masa darurat Jepang.
Menurut Asahi.com, Kurokawa bermain mahjong di kondominium Tokyo dengan wartawan surat kabar Sankei Shimbun serta seorang karyawan The Asahi Shimbun yang pernah bekerja sebagai reporter.
Menteri Kehakiman Masako Mori mengatakan kepada wartawan pada 21 Mei bahwa Hiromu Kurokawa, 63, kepala Kantor Kejaksaan Tinggi Tokyo, menyerahkan pengunduran dirinya setelah dia memberinya peringatan tentang insiden mahjong. “Tindakan (Kurokawa) sangat tidak pantas dan sangat disesalkan,” kata Mori kepada wartawan.
Begitulah seorang pejabat memang harus memberi contoh dan saat ia kedapatan melakukan perbuatan buruk yang tidak bisa dijadikan contoh memang sudah seharunya ia malu, bukan sebaliknya malah ngotot dan petanteng-petenteng menggunakan jabatannya untuk berbuat seenaknya.
3 Provinsi Kansai Selesai Masa Darurat
Jepang wilayahnya dibagi 47 provinsi. Dari jumlah itu minggu lalu tinggal 8 provinsi yang dinyatakan belum aman terhadap penularan virus. Kembali menyusul banyak provinsi lain, 3 provinsi Jepang bagian barat yang disebut Kansai, sudah dinyatakan selesai situasi daruratnya yaitu: Osaka, Kyota dan HyogoKen (Kobe sebagai ibukotanya).
Untuk provinsi Tokyo dan 4 provinsi terdekat yang mengitarinya sampai kemarin belum bisa menyatakan bebas. Tokyo dan 3 provinsi di sekitarnya sepakat bersama-sama mengetatkan wilayahnya. Ke 4 provinsi itu adalah: Tokyo, Saitama, Chiba dan Kanagawa (Yokohama sebagai ibukota). Pergerakan orang sangat tinggi melintas antar ke 4 provinsi ini, sehingga penutupan dan pembukaan tidak bisa dilakukan hanya sepihak.
Dalam masa pandemi ini, pergerakan orang merupakan salah satu yang harus dihindari. Jadi tidak hanya tinggal di rumah saja. Di saat sudah boleh keluar dari rumahpun, pergerakan ke lain daerah yang cukup jauh pun sebaiknya harus melihat keadaan asal daerah dan daerah yang dituju.
Oleh karena itu bisa dimengerti kalau pemerintah menganjurkan untuk tidak mudik di saat liburan panjang. Pergerakan ini bisa mempercepat proses penularan, sehingga bisa mencapai titik ledakan penderita, dengan apa yang disebut “overshoot.”
Mari kita hargai dan patuh terhadap anjuran pemerintah, akan tetapi para petugas negara juga jangan seenaknya. Mari kita bersama sama menjaga diri, agar jumlah yang sakit tidak melebihi kapasitas rumah sakit, sehingga para perawat dan dokter tidak kewalahan.
Janganlah kita menviralkan “indonesia terserah”, sebaiknya “Indonesia berusaha.” Salam menjaga diri masing-masing dan jangan lupa tersenyum dan tetap berbagi yang baik sehingga kita semua bisa menghadapi pandemi ini dengan tenang dan damai. (Koresponden Tokyo, Sapto Nugroho)