Pemerintah Kota Yogyakarta menargetkan membedah 200 rumah tidak layak huni (RTLH) sepanjang 2026 melalui skema gotong royong tanpa menggunakan anggaran APBD maupun APBN.
Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengatakan target tersebut berkaca pada capaian sebelumnya, yakni 82 rumah yang selesai dibedah dalam lima bulan dengan biaya sekitar Rp22 juta per rumah.
“Saya menargetkan 200. Tahun ini 200. Yang dari gotong royong itu saya menargetkan 200,” kata Hasto saat dikonfirmasi Pandangan Jogja, Minggu (6/2).
Hasto menegaskan, dalam setiap program bedah rumah, atap bangunan diganti menggunakan genteng dan tidak menggunakan asbes. “Saya larang gantinya tidak pakai asbes. Mayoritas saya gantinya genteng,” ujarnya.
Menurut Hasto, kebijakan penggunaan genteng telah diterapkannya sejak menjabat Bupati Kulon Progo. Selain dinilai lebih sehat, penggunaan genteng juga berdampak pada perputaran ekonomi lokal.
“Asbes jelas buruk. Kalau genteng itu beli tetangga, beli di pengrajin Kebumen, beli di pengrajin Godean. Kalau seng, bahan materialnya juga impor,” ujar Hasto.
Ia menambahkan, kebijakan tersebut sejalan dengan rencana program nasional penggantian atap rumah atau “gentengisasi” yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat koordinasi kepala daerah di Sentul, Jawa Barat, 2 Februari lalu.
Terkait lokasi, Hasto menyebut bedah rumah diprioritaskan di kawasan padat penduduk, terutama di pinggiran Sungai Code, serta wilayah lain yang tidak masuk program mundur madhep kali. “Status tanah tidak penting. Karena kalau pakai CSR, nggak perlu status tanah,” katanya.
Sementara itu, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kota Yogyakarta mencatat terdapat 47 hektare kawasan kumuh, yang sebagian besar berada di bantaran sungai.
Luasan kawasan kumuh tersebut ditargetkan turun 12 persen per tahun hingga 2029 melalui berbagai program penanganan, termasuk bedah rumah dan penataan kawasan sungai.
