Jumlah kasus tuberkulosis (TBC) terdiagnosis di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tercatat sebanyak 6.360 kasus. Angka tersebut setara sekitar 0,7 persen dari total kasus TBC nasional.
Meski tidak termasuk daerah dengan prevalensi TBC tinggi, Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Benjamin Paulus Octavianus menyebut tingginya mobilitas penduduk dan wisatawan membuat DIY tetap menjadi perhatian Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam program penanganan TBC.
“Kita tahu bahwa Indonesia adalah negara nomor dua di dunia maka kita bersama-sama dengan pemerintah daerah berbagai wilayah dan kali ini Jogja mendapat dukungan dari Gubernur DIY seluruh perangkatnya untuk melakukan akselerasi,” kata Benjamin di Kompleks Kantor Gubernur DIY usai pertemuannya dengan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, Kamis (29/1).
Benjamin menjelaskan, meskipun angka TBC di DIY relatif rendah, arus keluar-masuk manusia yang tinggi meningkatkan risiko penularan penyakit infeksi seperti TBC. Mobilitas tersebut berasal dari perlintasan warga Jawa Tengah hingga aktivitas pariwisata di Yogyakarta.
“Jogja tidak (angka tertinggi), tetapi karena Jogja ini tempat perlintasan orang Jawa Tengah semua tempat wisata maka Jogja harus kita awasi, ini kan penyakit infeksi itu menular dari orang ke orang dimana terjadi tempat pertukaran transportasi yang tinggi kita tahu Jogja kan sentral, jadi kita membantu mengawasi,” ujarnya.
Kemenkes mencatat, hingga Desember 2025 jumlah kasus TBC yang terdeteksi secara nasional telah mencapai 860 ribu orang. Sementara itu, jumlah kasus di DIY berada jauh di bawah angka tersebut.
“Jogja tidak sampai di Jogja itu tadi saya hitung cuma 6.000-an kasus,” jelas Benjamin.
Sebagai bagian dari percepatan penanganan TBC, Kemenkes menyalurkan bantuan hibah alat X-Ray portable yang dapat digunakan hingga tingkat desa dan padukuhan. Alat tersebut memungkinkan skrining dini dilakukan di luar fasilitas kesehatan rujukan.
“X-Ray ini kan ringan beratnya cuma 3,5 kg bisa dibawa kemana-mana bisa dibawa kayak tadi dikerjakan foto X-Ray itu dikerjakan di kantor kelurahan di Kulon Progo tidak perlu di rumah sakit,” kata Wamenkes.
Sementara itu, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menyoroti persoalan pasien TBC yang kerap menghentikan pengobatan sebelum dinyatakan sembuh. Menurutnya, jarak layanan kesehatan menjadi salah satu faktor yang membuat pasien tidak tuntas menjalani terapi.
“Faktanya yang terjadi sebelum sembuh itu putus. Jadi selama belum sembuh harus bolak-balik periksa akhirnya nggak tahan karena mungkin jauh, di tengah jalan putus,” ujarnya.
Sri Sultan mendorong pelibatan kader PKK di tingkat desa dan padukuhan untuk mendekatkan distribusi obat kepada pasien. Dengan skema tersebut, pasien tetap dapat menjalani pengobatan tanpa terkendala jarak dan akses layanan kesehatan.
“Saya minta bagaimana PKK dijadikan kader kalau pasien tinggal hanya minum obat, ya obat itu titipkan saja ke PKK di desa itu jadi dia gak usah ketemu dokter atau rumah sakit jauh, cukup di kampungnya sendiri,” lanjutnya.
Reporter: Resti Damayanti
Editor: Widi RH Pradana
