Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM Nusantara Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD DIY, Rabu (14/1). Aksi ini digelar untuk menolak wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) secara tidak langsung atau melalui DPRD.
Mahasiswa menilai mekanisme tersebut bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat dan semangat reformasi yang selama ini menempatkan pemilihan langsung sebagai instrumen demokrasi.
Dalam aksi tersebut, massa diterima oleh perwakilan DPRD DIY dari sejumlah fraksi, yakni Yan Kurnia dari PDI Perjuangan, Tri Nugroho dan Umaruddin Masdar dari PKB, serta Anton Prabu dari Partai Gerindra. Dialog antara mahasiswa dan anggota dewan berlangsung di halaman Gedung DPRD DIY dengan pembahasan utama terkait mekanisme pilkada.
Koordinator Daerah BEM Nusantara DIY, Muhammad Nusthaoni AM, menyampaikan bahwa penolakan pilkada lewat DPRD didasarkan pada komitmen menjaga amanat reformasi. Menurutnya, pilkada langsung merupakan wujud kedaulatan rakyat yang tidak semestinya dikorbankan dengan alasan efisiensi anggaran.
“Jika pemilihan dialihkan ke DPRD, praktik politik uang tetap terjadi dan justru berpotensi lebih besar karena berpusat pada elit politik,” ujarnya, Rabu (14/1).
Presiden Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, Diaz Habibie, menilai alasan efisiensi anggaran tidak dapat dijadikan dasar untuk mengubah mekanisme pemilihan kepala daerah.
“Demokrasi adalah hak yang substansial, sementara efisiensi anggaran merupakan persoalan teknis. Jangan sampai hak demokrasi rakyat dikorbankan,” katanya.
Menanggapi aspirasi mahasiswa, Wakil Ketua DPRD DIY Fraksi PKB, Umaruddin Masdar, menyatakan secara pribadi mendukung pilkada langsung.
“Sebagai pribadi saya sepakat dengan mahasiswa. Proses pemilihan kepala daerah secara langsung sudah melalui perjalanan panjang dan semakin melembaga, sehingga jangan sampai mengalami kemunduran,” ujar Umaruddin.
Namun, sebagai anggota fraksi, ia menyebut tetap terikat pada sikap dan mekanisme partai.
“Sebagai anggota fraksi tentu ada aturan partai yang harus saya ikuti. Tetapi secara pribadi, saya mendukung apa yang disampaikan mahasiswa,” katanya.
Umaruddin juga memastikan aspirasi mahasiswa, khususnya yang berkaitan dengan kewenangan pemerintah pusat, akan diteruskan kepada pihak terkait.
“Tuntutan-tuntutan ini akan kami sampaikan dan teruskan kepada lembaga yang berwenang,” ujarnya.
