Penetapan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden Republik Indonesia ke-2, Soeharto, oleh pemerintah memicu dua gelombang aksi protes di Yogyakarta pada Senin (10/11). Puluhan massa dari berbagai elemen menolak keputusan tersebut dan menilai langkah itu sebagai bentuk pengaburan sejarah Indonesia.
Gelombang pertama aksi datang dari Aliansi Jogja Memanggil, yang menilai Soeharto sebagai figur yang bertanggung jawab atas berbagai pelanggaran hak asasi manusia dan praktik korupsi sistemik di Indonesia. Aksi digelar di depan Monumen Tentara Keamanan Rakyat (TKR), dengan orasi dan pembacaan pernyataan sikap.
“Mengangkatnya sebagai pahlawan adalah pengaburan terhadap sejarah Indonesia. Sejak naik hingga jatuh, kekuasaan Harto adalah kisah pembunuhan berantai. Dari pembantaian massal 1965–66, pembunuhan aktivis 90-an, hingga pembantaian Talangsari,” tulis keterangan resmi Aliansi Jogja Memanggil, Senin (10/11).
Dalam aksi tersebut, massa juga membacakan lima tuntutan, yakni menolak gelar pahlawan bagi Soeharto, menolak RUU HAM, menegakkan perlindungan pers, membatalkan revisi UU TNI, serta mendesak pemerintah menyediakan pendidikan gratis bagi rakyat.
Gelombang kedua datang dari Forum BEM se-DIY, yang menggelar aksi di depan Gedung DPRD DIY dan Titik Nol Kilometer pada sore hari. Sekitar 50 mahasiswa bergabung menyuarakan penolakan serupa. Mereka menilai pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto merupakan bentuk pengkhianatan terhadap nilai-nilai reformasi.
Koordinator Umum Forum BEM DIY, Faturahman Djaguna, menegaskan bahwa mereka menolak keras kebijakan tersebut dan akan terus bergerak apabila tuntutan mereka tidak diindahkan.
“Kami dari Forum BEM se-DIY menolak keras atas tindakan atau kebijakan gelar pahlawan yang kemudian dikeluarkan oleh pemerintah,” kata Faturahman di lokasi aksi.
“Mungkin dari teman-teman tahu, ketahui besar bahwa Soeharto adalah bagian daripada aktor bagaimana pembunuhan para aktivis, penculikan, dan juga pembunuhan masyarakat yang terjadi,” lanjutnya.
