Polda DIY menyiagakan 1.972 personel gabungan untuk pengamanan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Personel tersebut ditempatkan di 21 pos pelayanan dan pos pengamanan yang tersebar di seluruh wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
Kapolda DIY Brigjen Pol Anggoro Sukartono menjelaskan bahwa operasi pengamanan Nataru tahun ini difokuskan pada pengendalian lalu lintas, mitigasi bencana, dan antisipasi kriminalitas.
“Tujuannya memberikan pelayanan kepada masyarakat selama Nataru dan menghadapi potensi cuaca buruk di bulan Desember,” ujarnya dalam konferensi pers di Bangsal Kepatihan, Rabu (10/12).
Dari total personel, sebanyak 1.272 merupakan anggota Polri, sementara sekitar 700 lainnya berasal dari instansi terkait, ditambah unsur organisasi kemasyarakatan. Selain pos pelayanan dan pengamanan, Polda DIY juga menyiapkan 8 pos pantai yang ditempatkan di kawasan berisiko tinggi akibat potensi cuaca ekstrem.
Salah satu fokus utama adalah gelombang tinggi di pesisir selatan. Berdasarkan laporan BMKG dalam rapat koordinasi, gelombang tinggi diperkirakan terjadi pada 14–16 Desember, sehingga peringatan akan disampaikan kepada wisatawan, warga pesisir, dan nelayan.
Anggoro juga menyebutkan potensi kepadatan lalu lintas seiring tingginya kunjungan wisatawan ke Yogyakarta, yang selaras dengan arahan Menteri Dalam Negeri terkait penetapan kota ini sebagai salah satu tujuan wisata utama nasional.
“Akan muncul kemacetan dan potensi kriminalitas seiring meningkatnya kegiatan masyarakat dan bertambahnya tempat wisata baru,” kata Anggoro.
Kawasan Malioboro diproyeksikan sebagai titik dengan kepadatan tertinggi selama libur Nataru. Polda DIY bersama pemerintah daerah tengah menyiapkan pola rekayasa lalu lintas dan penataan kantong parkir.
“Diharapkan dinas terkait dapat menyediakan kantong-kantong parkir agar wisatawan mendapat tempat yang layak,” ucapnya.
Selain pengamanan wisata, Polda DIY turut menyiapkan langkah antisipasi terhadap potensi erupsi Gunung Merapi dan bencana hidrometeorologi sepanjang Desember. Seluruh potensi kerawanan telah diidentifikasi dan dibahas dalam rapat koordinasi bersama TNI, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya.
Reporter: Gigih Imanadi Darma
Editor: Widi RH Pradana
